Senin, 31 Januari 2011

REVOLUSI APARAT PENEGAK HUKUM

Dimulai dengan cerita pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2003 sebagai refleksi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 yang lebih populer dikatakan KPK oleh masyarakat kita, KPK didirikan dengan tugas dan fungsi tertentu, dalam situs KPK, www.kpk.go.id , disebutkan beberapa fungsi dan tugas KPK itu sendiri antara lain :
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
  1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
  4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
  5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
  1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
  2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
  4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
  5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. 
alangkah lucunya negeri ini dengan terbentuknya KPK, sesungguhnya ini adalah sebuah PENGHINAAN bagi aparat penegak hukum negeri ini, tidak bisa dipungkiri bahwa tindak pidana korupsi telah membuat bangsa ini terperosok dalam jurang keruntuhan negeri tercinta ini, namun yang lebih mengherankan adalah para aparat penegak hukum negeri ini merasa bahwa mereka "PERLU" diajari bagaimana mereka menegakkan hukum pidana korupsi negeri ini oleh KPK yang menegaskan salah satu fungsinya adalah supervisi terhadap instasi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi. Sungguh mengherankan para aparat penegak hukum negeri ini tidak menyadari tugas yang satu ini, mereka lebih suka menunjukkan SHOW dengan menuntut hukuman kejahatan rakyat kecil seberat-beratnya untuk mengesankan betapa "tegasnya" mereka dalam memberangus kejahatan atau ada yang lebih suka menampilkan SHOWnya dengan betapa mereka sigap memberangus teroris di negeri ini. Beberapa waktu lalu, mungkin kita akan terheran-heran dengan istilah "cicak versus buaya" yang sempat didengungkan oleh media massa Indonesia yang notabene ucapan seorang petinggi aparat penegak hukum negeri ini,sangat terkesan ingin menjatuhkan 'supervisor dadakan' yang notabene baru berdiri tahun 2003 silam. Padahal sudah jelas, aparat penegak hukum negeri ini tidak "becus" membersihkan tindak pidana korupsi negeri ini, atau bahkan para petinggi aparat hukum ini malah terlibat nikmatnya melakukan korupsi. Lihatlah betapa bobroknya aparat penegak hukum negeri ini. Oleh karena itu,pekikkanlah  REVOLUSI APARAT PENEGAK HUKUM kepada seluruh elemen bangsa ini, sekalipun tidak bisa menghukum seluruh lintah-lintah institusi penegak hukum negeri ini,'membersihkan' lintah-lintah itu sendiri dari institusi tersebut akan sangat menolong negeri ini.

Minggu, 30 Januari 2011

koin untuk presiden

Akhir-akhir ini media massa Indonesia sangat ramai membicarakan "keluhan" presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang gajinya yang tidak naik-naik selama 7 tahun,,bahkan "keluhan" ini langsung ditanggapi oleh para elit politik negeri tercinta ini. Tentu saja saat ini Pak SBY sedang menjadi "bulan-bulanan" media saat ini, tapi akankah kita berpikir sejenak tentang "keluhan" itu sendiri. Yah, memang tidak dipungkiri bahwa Pak SBY,presiden kita benar mengatakan bahwa dia tidak mengalami kenaikan gaji selama 7 tahun semenjak dia menjabat presiden tapi apakah itu benar-benar sebuah "keluhan kepada rakyatnya" atau hanya sekedar kata-kata peringatan kepada para perwira TNI-POLRI untuk selalu bekerja dengan sepenuh hati walau dengan gaji kecil pada saat Rapat Pimpinan TNI-POLRI (RAPIM TNI-POLRI),jika kita benar-benar menggunakan akal sehat pikiran kita,sekalipun gaji presiden kita sudah mengalami kenaikan sekitar 3 juta rupiah,apakah itu berpengaruh kepada presiden kita,tentu saja TIDAK,karena memang bukan itu yang diinginkan presiden kita pada saat berpidato di RAPIM TNI-POLRI, apakah anda semua pernah berpikir bagaimanakah seorang SBY bisa menjadi seorang presiden, berapakah biaya yang dirogoh dari koceknya sendiri untuk menjadi seorang presiden,tentu sangatlah tidak seberapa dibanding "kenaikan gaji" yang "katanya dikeluhkan",akal sehat kita lagi-lagi termakan oleh media-media yang sedang menjadikan presiden kita "bulan-bulanan rakyat". Bahkan para MAHASISWA kita juga sukses mendukung gerakan "koin untuk presiden" yang sesungguhnya sedang membuktikan betapa MAHASISWA kita sangat mudah dipolitisasi oleh para elit politik negeri ini, Wahai MAHASISWA beserta seluruh PEMUDA Indonesia, akankah kita selalu seperti ini,"mengkritik tanpa berpikir?",ketika seorang mahasiswa sekarang diberi doktrin tentang PFM dan selalu mendengungkan "tanpa mahasiswa,gerakan '98 tidak akan sukses menggulingkan orde baru" pertanyaan sekarang adalah "Apakah gerakan '98 hanyalah memperalat mahasiswa untuk mengguliingkan kekuasaan atas nama reformasi palsu yang nyatanya tidak membawa perubahan yang berarti bagi bangsa ini?"